HONAI » , , » Kutipan Wawancara dengan Jubir Int Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Kutipan Wawancara dengan Jubir Int Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Jumat, 06 Desember 2013 | 0 Comments

Bagi kami, masalah di Papua adalah permasalahan tentang kejahatan negara dan korporasi, kekerasan militer, perusakan alam, genosida dan pemusnahan kultur setempat. Isu Papua juga menjadi isu nasional di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Banyak masyarakat asli (indigenous people) dibunuh dan disiksa, untuk memapankan pengerukan kekayaan alam tanah Papua oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia bersama sekutu terdekatnya : pemerintah.

Alasan konstitusi, logika persatuan nasional serta pandangan sempit nasionalisme ke-Indonesia-an digunakan untuk membenarkan penindasan dan kejahatan atas masyarakat dan tanah Papua.

Tetapi di tengah iklim represif yang tak kunjung mereda, rakyat Papua tetap berjuang dengan gagah berani. Untuk mengetahui situasi dan pandangan dari gerakan perjuangan di Papua, Kontinum mewawancarai Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), salah satu organisasi rakyat yang terus aktif berjuang di tanah Papua.


WAWANCARA KONTINUM DENGAN VICTOR YEIMO 

Mengingat pemberitaan media yang sangat minim dan selektif tentang perjuangan rakyat dan situasi di Papua, dapatkah anda menjelaskan kepada pembaca semua, bagaimana situasi terkini di Papua?

Di Papua masih terjadi pelanggaran HAM oleh TNI/Polri terhadap masyarakat sipil. Investasi global semakin membengkak setelah ACFTA (ASEAN – China Free Trade Agreement), dimana SBY sudah menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI agar mengamankan Papua demi investasi (baca Jurnal Nasional, 16 Mei 2011, hal 10). Kebanyak investor global berasal dari China, Badan Penanaman Modal Propinsi Papua mengatakan dalam 6 bulan terakhir, sudah ada peningkatan 28% investasi di Papua.

Juga terjadi malpraktek penyelenggaraan pemerintahan di Papua oleh elit birokrasi Indonesia. KKN ditambah pemerintah pusat yang inkonsisten terhadap peraturan dan kebijakannya.

Di sisi lain, ada kebangkitan buruh PT. Freeport yang melakukan pemogokan (bisa ikuti beritanya di tabloidjubi.com).

Juga semakin marak bisnis liar (illegal) TNI/Polri seperti illegal logging, pendulangan emas, pemasokan pekerja seks dari luar Papua, bisnis kayu gaharu, dll. Sementara represi militer dalam membungkam gerakan demokrasi makin mengental dengan label separatis, teroris, pengacau, dll.

Seperti apa reaksi dan posisi masyarakat Papua menghadapi situasi tersebut?

Rakyat tidak berdaya akibat kekuatan militer di Papua, sementara dengan uang triliun pemerintah menggiuri rakyat demi penanaman modal asing (investasi) di tanah-tanah adat Papua, akhirnya banyak yang tidak ingin terorganisir dalam gerakan perlawanan.

Rakyat masih terus mempermasalahkan sejarah integrasi Papua dalam NKRI yang penuh dengan rekayasa AS, Indonesia, Belanda. Karenanya rakyat terus merapatkan barisan perlawanan.

Selain persoalan sejarah/historis dan kultural, apa yang membuat masyarakat Papua menolak campur tangan Jakarta dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan nasib sendiri?

Karena Jakarta memakai pola pendekatan militeristik, eksploitatif, pembodohan dan pemarginalisasian. Dari dulu sampai sekarang Jakarta menganggap orang Papua sebagai manusia kelas dua, manusia yang mendekati binatang. Lantas dengan demikian mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Tidak konsisten pada aturan dan segala kebijakan. Kebijakannya juga ‘bias pendatang’. Makanya rakyat lebih berfikir mengatur diri sendiri. Banyak orang Papua berfikir melalui segala pengalamannya bahwa Indonesia di Papua Barat hanya untuk memusnahkan orang Papua dan menguasai wilayah ini.

Bagaimana sikap dan reaksi pemerintah, borjuasi dan politisi Indonesia terhadap perjuangan masyarakat Papua?

Mereka terus mencurigai setiap aktivitas sipil yang legal demokrasi. Indonesia menggunakan kekuatan militer dan hukum (KUHAP) untuk membunuh gerakan damai rakyat Papua Barat. Mereka juga memakai pola devide et impera (politik pecah belah) untuk menghancurkan persatuan dan solidaritas perlawanan rakyat Papua. Banyak uang dikucurkan oleh Jakarta kepada institusi TNI/POLRI, intelijen untuk mengamankan Papua. Banyak orang Papua direkrut dengan iming-iming uang dalam Barisan Merah Putih (organisasi sipil militan merah putih). Banyak kasus pelanggaran yang dilakukan anggota TNI/POLRI tidak dipengadilankan, bahkan para pelaku justru dihadiai jabatan dan pangkat.

Bagaimana keterlibatan masyarakat Papua dalam perjuangan pembebasan Papua? Bagaimana pola-pola perjuangan yang dikembangkan?

Orang Papua pakai pola gerakan damai dan bermartabat melalui demonstrasi, doa, seminar, tulis buku, publikasi penindasan lewat internet. Ada juga sebagian kelompok militan tradisional di Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka TPN OPM yang menyatakan diri sebagai militer Papua Barat. Mereka masih menggunakan pola gerilya untuk mengusir TNI dari tempat mereka berada.

Bagaimana sikap masyarakat Papua menanggapi label-label separatis terhadap setiap gerakan yang berkembang di Papua?

Kami menyadari bahwa kami bukan separatis, karena sebaliknya rakyat menganggap Indonesia sebagai separatis di Papua karena ia datang membawa negara Indonesia pada tahun 1962 di atas negara Papua yang sudah merdeka tahun 1961.

Rakyat menganggap itu label yang diberikan oleh penguasa yang anti demokrasi dan HAM sebab UUD 1945 mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Rakyat menganggap label itu diberikan oleh militer untuk kepentingan perluasan teritori militernya untuk mendapatkan proyek pengamanan. Rakyat terus menyatakan lewat orasi, buku, seminar dll bahwa kami bukan separatis, karena tanah ini milik orang Papua, bukan milik Indonesia, AS, Inggris atau negara manapun.

Bagaimana anda melihat respon dan tanggapan masyarakat Indonesia secara umum tentang masalah Papua?

Banyak rakyat Indonesia yang tidak memahami persoalan Papua. Mungkin karena termakan opini penguasa lewat propagandanya melalui TV, surat kabar dll bahwa orang Papua miskin, dll. Padahal kami kaya, tapi Indonesia memarginalkan hak-hak orang Papua. Rakyat Indonesia dengan nasionalisme yang sempit melihat gerakan-gerakan di Papua sebagai anti-penguasa. Padahal mereka juga memperoleh perlakuan yang sama di bawah penguasa yang eksploitatif, tamak, bedil, korup, dan chauvinistik.

Mayoritas rakyat Indonesai juga tidak banyak yang tahu bagaimana penguasa Indonesia menginvasi Papua, menguasai Papua dan mencaplok wilayah Papua yang sudah merdeka pada tahun 1961, melalui perjanjian-perjanjian tentang penentuan status politik Papua dengan penuh rekayasa antara pemerintah AS, Indonesia dan Belanda yang tidak melibatkan orang Papua. Kebanyakan rakyat Indonesia masih buta dengan persoalan Papua, masa bodoh dengan penderitaan orang Papua, dan masih memihak kepada penguasa yang lalim ini.

Bisakah anda menceritakan tentang organisasi anda KNPB?

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah media rakyat Papua Barat. KNPB berdiri di wilayah-wilayah di seluruh tanah Papua, juga di Konsulat Indonesia di Jakarta dan Manado. KNPB didirikan pada tahun 2008 dengan Buchtar Tabuni sebagai Ketua dan Victor Yeimo sebagai Sekretaris Jenderal. Pada akhir tahun 2006 Buchtar ditangkap dan dipenjara 3 tahun dan Victor menjalankan kerja harian. Pada tahun 2009 bulan Agustus Victor ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun. Kini roda organisasi dijalankan oleh Mako Tabuni sebagai Ketua I KNPB, Buchtar tetap sebagai Ketua Umum, dan Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Internasional.

KNPB selalu mendorong rakyat Papua untuk melihat bahwa diri mereka berbeda secara historis, kultur dan geografis dengan Indonesia. Bisakah anda jelaskan bagaimana posisi kawan-kawan KNPB dalam hal ini?

Kami menempatkan posisi perjuangan dengan rakyat Papua. Apa yang rakyat mau itulah yang kami perjuangkan. Secara historis, kultur dan geografis memang begitu adanya. Kami memandang bahwa Indonesia di Papua Barat hanya mengisahkan penindasan yang berkepanjangan. Wilayah ini masih menjadi wilayah protektoral. Apa yang diinginkan oleh rakyat itulah yang dimediasi oleh KNPB untuk diperjuangkan melalui cara-cara yang bermartabat.

Apa visi KNPB tentang “hak menentukan nasib sendiri” terkait perjuangan Papua?

Orang Papua masih menganggap Pepera 1969 belum final. Rakyat terus menuntut hak penentuan nasib sendiri. Banyak orang Papua yang terus mati karena menuntut hak-hak itu. Maka KNPB memperjuangkan mekanisme referendum sebagai solusi final dalam konflik Papua. Hal ini agar rakyat dapat menentukan apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia atau merdeka. KNPB sebagai media tetap menuntut pihak internasional dan juga kemauan Jakarta agar rakyat diberikan hak demokrasinya untuk memilih masa depannya. Tentu kami terus menggalang solidaritas internasional, dalam hal ini pengacara-pengacara internasional agar status Papua dikaji dan diselesaian melalui mekanisme hukum internasional.

Papua seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua sendiri?

Papua yang bebas dari segala bentuk penindasan: neokolonialisme Indonesia, neoliberalisme/ kapitalisme global, dan militerisme.

Bagaimana reaksi Freeport dan korporasi-korporasi lain yang bercokol di tanah Papua terhadap perjuangan rakyat disana?
 
Freeport bekerja sama dengan Penguasa Indonesia. Mereka sama-sama memainkan kepentingan ekonomi politik mereka. Makanya, mereka memberi label separatis dan teroris kepada rakyat yang menolak keberadan perusahaan itu. Freeport mengambil posisi oposisi dengan gerakan rakyat Papua, karena menurutnya itu akan menganggu modalnya dan aset vitalnya.

Bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah dan borjuasi Indonesia?

Freeport terus menipu Indonesia dan orang Papua, tetapi Freeport mau agar Indonesia menjadi anjing penjaga modalnya. Freeport terus membayar militer dan para borjuis Indonesia untuk dapat diberikan jaminan keamanan dan hukum. Rakyat Papua tidak memperoleh manfaat yang berarti.

Apa kebutuhan mendesak kawan-kawan sekarang ini dalam perjuangan pembebasan Papua?

- Kami sangat butuh solidaritas rakyat tertindas dimanapun, termasuk rakyat Indonesaia untuk bekerja sama mengusir segala bentuk penindasan yang ada di Papua.
- Kami sangat membutuhkan solidaritas kawan-kawan pers nasional untuk berpihak dalam pemberitaannya kepada rakyat Papua.
- Kami sangat butuh konsolidasi di tingkat nasional Indonesia untuk mewujudkan solusi final bagi rakyat Papua.
- Kami butuh alat-alat produksi yang bisa dipakai untuk memproteksi kepungan penindasan di atas bumi cenderawasih 

Seperti apa bentuk solidaritas yang dibutuhkan masyarakat Papua? Dan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di luar Papua untuk membantu perjuangan rakyat Papua?

- Kami ingin isu Papua menjadi diskusi reguler kawan-kawan di luar.
- Kami ingin ada konsolidasi nasional untuk membahas dan menetapkan stratak perlawanan bersama
- Kami juga butuh advokasi, dan infomasi ekopol dan pembacaan-pembacaan yang membantu kami untuk bergerak di lapangan. 

Terima kasih, salam hormat untuk semua pejuang-pejuang Papua
Share this article :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Apps Collection

 
Bintang Kejora Pictures, Images and Photos
referendum