PRODEMOKRASI SOLIDORITAS UNTUK PAPUA (SUP) YOGYAKARTA MENUNTUT...!!!

“Aksi bersama seribu lilin, simbol Tuntutan menyikapi Pelanggaran HAM Tanah papua di bawah selubung malam kegelapan yang tidak di perhitungkan  harus mengangkat untuk mengungkap sampai tuntas”

Pada malam Dini hari tertanggal Kamis 19 oktober 2011 di Bundaran UGM Yogyakarta Solidoritas Untuk Papua (SUP) bersama Pro Demokrasi sekitar ratusan lebih masa bergabung menyaksikan diri bersama “aksi Seribu lilin” begitu terang di kelilingnya di malam mencekam.  Menerangi semua prodemokrasi yang sedang bergabung berbaris di sekitar aksi dan duduk merenung sambil mendengarkan orasi utama pada Aksi Menyelubung menyembunyikan Pelanggaran HAM di Tanah Papua dulu hingga kini.  

Aksi seribu lilin di simbolkan sebagai  Di harapkan menyikapi pelanggaran HAM di tanah Papua yang selama ini di sembunyikan di bawah tangannya pelaku kepala negara Indonesia. Tanpa Reaksi keungkapan apapun di balik telah terjadinya Beribuan juta jiwa pengorbanan Manusia tanpa bersalah dan merampas hak hidup Rakyat papua Beribuan triliun kekayaan alam dengan imbas lainnya.   Telah di nyatakan “Pelanggaran Hak Asasi Manusia di tanah papua Mati” pada hal Agenda Kenegaraan telah cetak menjadi sebuah momentum nama baik Negara dan bangsa Indonesia menjadi Negara Memusnah Bangsa Melanesia dan Negara Pengemis Merampas hak Harta kekayaan alam Negara lain. 

Aksi seribu lilin ini, masalah utama telah kami tuntut adalah “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Freport”  di harapkan dapat di pertanggung jawabkan dengan penuh ketulusan sesuai di lakukan oleh kaki tangan Presiden SBY dan BUDIYONO salah di perlakukan itu. 

Dalam orasi tersebut menuntut pelanggaran yang di lakukan oleh aparat Militer dengan tidak manusiawi hingga mengorbangkan; 2 orang tewas dan 6 orang lainnya yang sedang rawat di Rumah Sakit  timika papua yang masih banyak yang belum ketahui Kronologis. Dan tuntut berlanjut Pelanggaran HAM yang belum mengungkap telah terjadi tahunke tahun sebelumnya tanpa reaksi mengungkap pertanggung jawaban oleh negara Indonesia di bawah garis Buru Militer diatas tanah Papua. 

Adapun tergabung Prodemokrasi dalam Solidoritas Untuk Papua yaitu : AMP : Aliansi Mahasiswa Papua; GANJA : Gerakan Anti Penjajah; GPP : Gerakan Pemuda Progresif; IB : Indonesia Bangkit; FMN : Front Mahasiswa Nasional, dan;  Prodemokrasi lainnya

Dalam orasi dari setiap perwakilan Organisasi  baik dari Prodemokrasi maupun organisasi setiap ikatan dari kabupaten yang ada di kota studi Yogyakarta. Dan seluruh mahasiswa/i menyampaikan  aspirasi tuntutan kepada Presiden Indonesia Susilo bambang Yudoyono dan Wapres Budiyono harus bertanggung jawab atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai tuntas. Dengan penyampaian ketegasan Solidoritas Papua ;  “Jika Pemimpin negara tidak bertanggung jawab atas penembakan-penembakan diatas tanah papua pada khususnya penembakan Area PT. Freport dapat di tegakkan dengan Hukum Internasional Cabut PT. Freport dan lanjutan Pengembalian hak kedaulatan Rakyat papua dengan damai”. Kejadian penembakan di Area PT. Freport di bulan terakhir ini di lakukan oleh Aparat Militer Indonesia di Papua. Maka Rakyat Papua Bersama Komunitas Prodemokrasi Akan tetap Menuntut sampai Pelangaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di buat oleh Militer sampai tuntas Sesuai keinginan aspirasi Rakyat papua. (Agusmote)*

PERNYATAAN SIKAP

SOLIDARITAS UNTUK PAPUA (SUP)
(IPR-Y, FMN, IB, AMP, GANNJA, GPP)

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua (Freeport)”
Salam Demokrasi !

Semakin tajamnya krisis yang tengah diderita oleh Imperialisme saat ini, semakin memperhebat penghisapannya terhadap rakyat diberbagai negeri. Kuatnya pengaruh Imperialisme terhadap negara-negara jajahan, setengah jajahan dan setengah feodal, melalui rezim boneka yang dibentuknya pula telah semakin memperkuat dominasinya di dalam negeri tersebut. Kenyataan ini semakin tampak dengan semakin meluasnya monopoli dan penguasaan atas sumber-sumber sumber daya alam lainnya

Penerapan politik upah murah yang dijalankan oleh rezim SBY-Boediono dapat kita lihat ketika ribuan buruh PT Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja untuk menuntut adanya perbaikan upah dan kesejahtraan buruh PT Freeport Indonesia. Aksi mogok kerja hampir 8000 buruh PT Freeport yang sudah berlangsung sejak tanggal 15 September hingga 15 Oktober. Gaji buruh PT Freeport Indonesia merupakan terendah jika di bandingkan dengan PT Freeport di Negara-negara lainnya. Pada tahun 2006, PT Freeport McMoran membayar pekerja di Amerika Utara sebesar $ 10,70 per jam, di South Amerika, dibayar $ 10,10 per jam, tetapi di Indonesia itu hanya $ 0,98 per jam. Pada tahun 2010, pembayaran upah telah mencapai rata-rata $ 66,43 per jam, sedangkan di Indonesia itu hanya $ 4,42 - $ 7,356 per jam.

Kondisi ini juga semakin parah ketika berkaitan dengan tingginya harga kebutuhan pokok yang harus ditanggung oleh buruh dan masyarakat papua yang ada disekitaran Freeport, karena keberadaan PT. Freeport sebagai salah satu perusahan tambang terbesar milik asing yang ada di Indonesia mempengaruhi standard dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang ada tanah Papua, terlebih dengan adanya diskriminasi upah Buruh asing-buruh lokal yang dipekerjakan oleh PT. Freeport , buruh asing dibayar (digaji) dengan Dolar yang standar gajinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buruh lokal setempat.

Namun, pagi hari Senin pada tanggal 10 Oktober 2011 lalu, buruh dan masyarakat sekitar PT. Freeport yang melakukan aksi mogok kerja dan melakukan protes kepada pihak management PT. Freeport yang melakukan Hiring of the employees (Mempekerjakan karyawan) baru dari luar daerah untuk menggantikan buruh yang sedang melakukan pemogokan. Sangat disayangkan, aspirasi Buruh tersebut kemudian ditanggapi dengan kekerasan dan disambut dengan peluru dan pentungan dari aparat kepolisian. Akibat tindakan brutal aparat kepolisian tersebut, menelan korban seorang buruh yang tertembak dibagian dada kirinya hingga meninggal dan melukai 2 orang buruh yang terkena peluru karet di bagian punggung serta 2 orang lainnya terluka dibagian kepala akibat pukulan, serta korban lainnya yang juga mengalami luka.

Sikap rejim yang reaksioner dan cenderung abai terhadap pelanggaran HAM tersebut ditunjukkan oleh Pemerintah atas aksi buruh Freeport dan Masyarakat papua yang sebenarnya sudah berjalan cukup lama bahkan sampai meninggalkan korban tersebut telah menambah catatan derita rakyat Indonesia. Kenyataan tersebut semakin menunjukkan bahwa pemerintah saat ini sama sekali tidak berpihak pada rakyat apalagi niat baik untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan, atas peristiwa yang saat ini terjadi di Freeport dan Masyarakat Papua juga semakin memperterang dan memperbanyak fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan rezim fascist (Fasis) yang selalu menggunakan kekerasan dalam menjalankan kebijakan dan untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Demikian hal nyata yang juga menunjukkan bahwa rezim ini (SBY-Boediono) adalah Rezim boneka anti Rakyat dan anti Demokrasi.

Namun, pemerintahan reaksioner pimpinan SBY-Boediono melakukan pembusukan atas kasus penembakkan dengan menyalahkan buruh PT. Freeport Indonesia yang telah membakar satu unit mobil. Padahal, peristiwa penembakkan terhadap buruh PT. Freeport Indonesia lebih dahulu terjadi sebelum peristiwa pembakaran mobil. Serta, SBY-Boediono melalui aparat kepolisian menuding tindakan yang dilakukan oleh ribuan buruh PT Freeport Indonesia sebagai bentuk separatisme yang dilakukan oleh rakyat Papua. Padahal pada kenyataannya, perjuangan buruh tersebut menginginkan adanya kesejahteraan bagi ribuan buruh PT Freeport yang selama ini selalu “dipinggirkan” serta mendesak PT Freeport untuk cabut dari Indonesia karena tidak memiliki sumbangsih bagi rakyat Indonesia.

Dari paparan tersebut diatas, maka Kami dari Solidaritas Untuk Papua Menyatakan Sikap “Mengecam Sikap Abai Pemerintah yang melakukan pembiaran atas kasus yang dialami oleh Buruh Freeport dan Masyarakat Papua, Mengutuk Tindak kekerasan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian yang mengakibatkan meninggalnya Buruh Freeport dan korban luka lainnya dan, menyatakan dukungan secara penuh atas perjuangan Buruh Freeport dan Masyarakat Papua.

Untuk itu kami dari Solidaritas Untuk Papua Menuntut (SUP).

1. Menghentikan kekerasan terhadap rakyat papua.

2. Usut tuntas pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

3. Hentikan diskriminasi dalam pengupahan PT freeport.

4. SBY – Boediono harus bertanggung jawab terhadap khasus penembakan di Papua.

5. Hentikan perampasan tanah di Papua untuk tambang.

Hidup Rakyat Indonesia!
Hidup Mahasiswa!
Jayalah Perjuangan Massa!

Harus Mengakhiri Jerita Bangsa Melanesia)*