SATU KESATUAN PULAU PAPUA DI PISAHKAN OLEH NEGARA-NEGARA KOLONIALIS

“Pulau papua di guling oleh negara-negara colonial penjajahan kepada bangsa Melanesia negroid di pisahkan menjadi dua teritorial dua bagian yaitu papua barat dan papua timur (Papua New Guinea), atas kepentingan kekayaan Alam berlimpah diatas tanah pulau papua pulau raksasa dunia”

PAPUANISATIONS ; Papua adalah satu kesatuan sebuah pulau yang melintang di asia pasifik yang menghuni ras Melanesia Negroid kulit hitam rambut keriting, yang telah di temukan ekspedisi terdahulu. Penemuan-penemuan pulau papua sudah tersejarah pulau papua hak milik ras Melanesia negroid. Tidak bisa dibantah karena kebenaran realita alam pulau papua.

Pertama pulau papua di bina di ekspedisikan oleh negara belanda (Nederland) atas ekspedisi negara-negara tertua lainnya. Pulau papua ini sebelumnya di berikan nama “New Guinea”. Negara belanda membina persatuan dan kesatuan pulau papua antara situasional masyarakat menjalani dengan Misionaris keagaamaan Kristen seluruh pulau papua.  

Tahun 1910 – 1962 adalah tahun-tahun yang papuanisations artinya pulau papua adalah satu kesatuan ras Melanesia negroid di sebutkan nama negara atau daerah ekspedisi belanda “Nederland New Guinea”. Telah berkibarnya bendera Bintang kejora dan lambang burung cenderawasih di bingkai anggrek hijau berbunga adalah pulau papua ras Melanesia bersatu. Bendera bintang kejora telah berkibar di manokwari tahun 1961-1962 menjalani mekanisme kenegaraan Residensial di bawah naung negara belanda “Nederland New Guinea Melanesia”.

Kemunculan negara-negara colonial kepentingan kekayaan alam pulau papua telah gulingkan interfensi oleh Negara Indonesia dan negara amerika serikat pada tahun 1963 di klaimkan aneksasi papua bagian barat termasuk negara Indonesia.

Namun tahun 1963 adalah tahun perpisahan pulau papua menjadi dua bagian administrative yaitu “pulau papua bagian barat menjadikan propingsi dari negara colonial Indonesia, dan pulau papua bagian timur menjadikan bagian dari Australia member wewenang kementerian di sebutkan sebagai teritori negara bagian yaitu negara papua new guinea di kibarkan dengan benderanya, sedang berlanjut.

Satu kesatuan pulau papua terjadi perpisahan dua administrative dari satu pulau dan satu ras keturunan karena adanya kepentingan kekayaan Alam papua yang begitu berlimpah. Dan kekayaan burung-burung surga raksasa yang begitu indah tubuh dan bulu serta suara pun merdu diranting-ranting pohon, diatas tanah papua penuh kekayaan terisi. 

Perpisahan dua administrasi dari satu pulau papua atas interfensinya karena kekayaan menanamkan modal burjois ekonomi kapital  di gulingkan rakyat papua dan alam, dan tanah papua sertai ideology papua begitu terlahir leluhur ini. 

Maka Papuanisations merilis kembali sejarah-sejarah terdahulu yang dipermainkan dan di perbodohkan Karena kepentingan kekayaan di pulau papua.

“Mari kita bangkit ideology kebangsaan melanesia satu kesatuan pulau papua”

Hadiri komentar anda kawan seperjuangan

By Agusmote)* 

Kebangkitan Ideologi bangsa Melanesia diatas Pulau Papua

NEGARA REPUBLIK PAPUA BARAT TELAH SAH TAHUN 1961 MEMPERINGATI 53 TAHUN

SEJARAH PAPUA UNGKAP : Negara Papua Barat telah merdeka pada sejak tahun 1961 di pusatkan ibukota negara di manokwari-papua. Mekanisme negara telah menjadi dua tahun sejak 1961-1962 di bawah tekanan negara belanda di beri nama "Nederland New Guinea Rad".

Sebelum tahun 1961 pun telah menjalani mekanisme negera republik papua barat bersama negara belanda mulai dari sejak pada tahun 1949 - 1961 dengan bernama "Nederland New Guninea" sejak di perhitungkan 1910-1961 

Dokumen negara Republik papua barat 1961-1962 telah terinterfensi negara indonesia terprofokasi ke amerika hanya untuk menghapuskan negara republik papua barat di sepakati dengan presiden amerika kemudian sepahaman negala belanda, akhirnya negara republik papua barat menjadi membiarkan ke garis bebas kekuasaan Amerika di bawah kepentingan kekayaannya adalah pengawasan umum. 

Selanjutnya tahun 1963 adalah tahun aneksasi ke indonesia atas kepentingan kekayaan alam papua, tetapi mekanisme kemerdekaan negara papua barat tetap berjalan memperingatinya, hanya untuk menunggu pengakuan pengembalian dokumen NKRPN (negara republik papua barat)

Tetapi negara papua barat klaim ke negara indonesia hanya bagian dari titipan oleh negara amerika serikat dan negara belanda. Dengan tata ketentuan "biarlah rakyat papua menetukan nasibnya sendiri di masa depan". Canon untuk kini mencapai kemerdekaan  mendesak pengakuannya melalui demokrasi liberal.

Dokumen negara Republik papua barat 1961-1962 telah di hitungkan sampai sekarang 2014 menjalani 53 tahun. Maka kimi kami berada di Negara Republik Papua Barat.  

www.oppb.org

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka 

http://www.papuanisations.co.vu/2013/12/dasar-dan-landasan-sejarah-papua-barat.html

ORGANISASI PAPUA MERDEKA

BENDERA BINTANG KEJORA
BENDERA NEGARA REPUBLIK PAPUA BARAT
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Morning_Star_flag.svg

ISTANA NEGARA REPUBLIK PAPUA BARAT 1949-1961

 ISTANA NEGARA REPUBLIK PAPUA BARAT (NKRPB); Kami sebut negara karena Negara Papua Barat telah terjadi mulai pengibaran bendera bintang kejora pada tahun 1949 sampai mengesahkan jadi sebuh negara Republik pada tahun 1961 berkibar lanjut sampai 1962  kemudian di adopsi dan aneksasi tahun 1963 berjalan di bawah residen pada masa Negara belanda. baca selengkapnya : www.oppb.org, dan https://www.facebook.com/wplo.opp

DASAR DAN LANDASAN SEJARAH PAPUA BARAT

GENERASI SEKARANG TIDAK BOLEH TERTIPU OLEH SEJARAH TENTANG LAMBANG NEGARA PAPUA BARAT DAN BENDERA NASIONAL PAPUA BARAT.

 LAMBANG NEGARA YG ASLI SERTA BENDERA NEGARA YG ASLI SPERTI TERLIHAT PADA BEKAS KANTOR RESIDENT NEDERLAND NIEUW GUINEA DI MANOKWARI DALAM FOTO DI BAWAH INI.

PULAU INI DIKENAL SEBAGAI PULAU BURUNG SURGA (PARADISE BIRD) MAKA OTOMATIS LAMBANG NEGARA YG DITERIMA DALAM SIDANG PARLEMENT PAPUA BARAT (NEDERLAND NIEUW GUINEA RAAD) SEPERTI TERPAMPANG DALAM FOTO DI BAWAH INI.

 LAMBANG BURUNG MAMBRUK ITU DIPROKLAMASIKAN DI VICTORIA TANGGAL 1 JULI 1971. LAMBANG BURUNG MAMBRUK DIUSULKAN OLEH NICOLAS JOUWE DALAM KONGRES I TETAPI TIDAK DITERIMA OLEH ANGGOTA KOMISI NASIONAL PAPUA BARAT.

 BENDERA NEGARA PUN DIAMBIL OLEH MARKUS KAISIEPO DALAM SEJARAH KORERI DICIPLAK OLEH NICOLAS JOUWE UTK DIPASANG DALAM LAMBANG BURUNG MAMBRUK. AKIBATNYA NICOLAS JOUWE TIDAK HADIR DALAM ACARA PENAIKAN BENDERA 1 DESEMBER 1961 DI HOLLANDIA.

SEJARAH PERLU DILURUSKAN DAN HANYA ORANG PAPUA SENDIRI YG BISA MELURUSKAN SEJARAHNYA AGAR ANAK CUCUNYA BISA MENGENAL AKAN JATI DIRINYA.

DASAR DASAR PERJUANGAN KEMERDEKAAN PAPUA BARAT

Mengapa rakyat Papua Barat ingin merdeka di luar Indonesia?
Mengapa rakyat Papua Barat masih tetap meneruskan perjuangan mereka?
Kapan mereka mau berhenti berjuang? 

Ada empat faktor yang mendasari keinginan rakyat Papua Barat untuk memiliki negara sendiri yang merdeka dan berdaulat di luar penjajahan manapun, yaitu:

1. hak
2. budaya
3. latarbelakang sejarah
4. realitas sekarang 

ad 1. Hak

Kemerdekaan adalah »hak« berdasarkan Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjamin hak-hak individu dan berdasarkan Konvenant Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak-hak kolektif di dalam mana hak penentuan nasib sendiri (the right to self-determination) ditetapkan.

»All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development - Semua bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri. Atas dasar mana mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi dan budaya mereka«

(International Covenant on Civil and Political Rights, Article 1). Nation is used in the meaning of People (Roethof 1951:2) and can be distinguished from the concept State - Bangsa digunakan dalam arti Rakyat (Roethof 1951:2) dan dapat dibedakan dari konsep Negara (Riop Report No.1). Riop menulis bahwa sebuah negara dapat mencakup beberapa bangsa, maksudnya kebangsaan atau rakyat (A state can include several nations, meaning Nationalities or Peoples).

Ada dua jenis the right to self-determination (hak penentuan nasib sendiri), yaitu external right to self-determination dan internal right to self-determination.

External right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri untuk mendirikan negara baru di luar suatu negara yang telah ada. Contoh: hak penentuan nasib sendiri untuk memiliki negara Papua Barat di luar negara Indonesia. External right to self-determination, or rather self-determination of nationalities, is the right of every nation to build its own state or decide whether or not it will join another state, partly or wholly (Roethof 1951:46) - Hak external penentuan nasib sendiri, atau lebih baiknya penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa, adalah hak dari setiap bangsa untuk membentuk negara sendiri atau memutuskan apakah bergabung atau tidak dengan negara lain, sebagian atau seluruhnya (Riop Report No.1). Jadi, rakyat Papua Barat dapat juga memutuskan untuk berintegrasi ke dalam negara tetangga Papua New Guinea. Perkembangan di Irlandia Utara dan Irlandia menunjukkan gejala yang sama. Internal right to self-determination yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi sekelompok etnis atau bangsa untuk memiliki daerah kekuasaan tertentu di dalam batas negara yang telah ada. Suatu kelompok etnis atau suatu bangsa berhak menjalankan pemerintahan sendiri, di dalam batas negara yang ada, berdasarkan agama, bahasa dan budaya yang dimilikinya. Di Indonesia dikenal Daerah Istimewa Jogyakarta dan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah daerah-daerah semacam ini biasanya dilimpahi kekuasaan otonomi ataupun kekuasaan federal. Sayangnya, Jogyakarta dan Aceh belum pernah menikmati otonomi yang adalah haknya. 

ad 2. Budaya

Rakyat Papua Barat, per definisi, merupakan bagian dari rumpun bangsa atau ras Melanesia yang berada di Pasifik, bukan ras Melayu di Asia. Rakyat Papua Barat memiliki budaya Melanesia. Bangsa Melanesia mendiami kepulauan Papua (Papua Barat dan Papua New Guinea), Bougainville, Solomons, Vanuatu, Kanaky (Kaledonia Baru) dan Fiji. Timor dan Maluku, menurut antropologi, juga merupakan bagian dari Melanesia. Sedangkan ras Melayu terdiri dari Jawa, Sunda, Batak, Bali, Dayak, Makassar, Bugis, Menado, dan lain-lain.

Menggunakan istilah ras di sini sama sekali tidak bermaksud bahwa saya menganjurkan rasisme. Juga, saya tidak bermaksud menganjurkan nasionalisme superior ala Adolf Hitler (diktator Jerman pada Perang Dunia II). Adolf Hitler menganggap bahwa ras Aria (bangsa Germanika) merupakan manusia super yang lebih tinggi derajat dan kemampuan berpikirnya daripada manusia asal ras lain. Rakyat Papua Barat sebagai bagian dari bangsa Melanesia merujuk pada pandangan Roethof sebagaimana terdapat pada ad 1 di atas. 

ad 3. Latarbelakang Sejarah

Kecuali Indonesia dan Papua Barat sama-sama merupakan bagian penjajahan Belanda, kedua bangsa ini sungguh tidak memiliki garis paralel maupun hubungan politik sepanjang perkembangan sejarah. Analisanya adalah sebagai berikut:

Pertama: Sebelum adanya penjajahan asing, setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh kepala-kepala suku (tribal leaders). Untuk beberapa daerah, setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan di beberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun. Hingga kini masih terdapat tatanan pemerintahan tradisional di beberapa daerah, di mana, sebagai contoh, seorang Ondofolo masih memiliki kekuasaan tertentu di daerah Sentani dan Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbai. Dari dalam tingkat pemerintahan tradisional di Papua Barat tidak terdapat garis politik vertikal dengan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia ketika itu.

Kedua: Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Misalnya, gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, yang pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Menufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing.

Ketiga: Lamanya penjajahan Belanda di Indonesia tidak sama dengan lamanya penjajahan Belanda di Papua Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda selama sekitar 350 tahun dan berakhir ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949. Papua Barat, secara politik praktis, dijajah oleh Belanda selama 64 tahun (1898-1962).

Keempat: Batas negara Indonesia menurut proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah dari »Aceh sampai Ambon«, bukan dari »Sabang sampai Merauke«. Mohammed Hatta (almarhum), wakil presiden pertama RI dan lain-lainnya justru menentang dimasukkannya Papua Barat ke dalam Indonesia (lihat Karkara lampiran I, pokok Hindia Belanda oleh Ottis Simopiaref).

Kelima: Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah dimufakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian. (Lihat lampiran II pada Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Keenam: Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera national »Kejora«, »Hai Tanahku Papua« sebagai lagu kebangsaan dan nama negara »Papua Barat«. Simbol-simbol kenegaraan ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Ketujuh: Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Kedelapan: Pernah diadakan plebisit (Pepera) pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri. (Silahkan lihat lebih lanjut pokok tentang Pepera dalam Karkara oleh Ottis Simopiaref).

Kesembilan: Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo (almarhum), bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks (alm.), tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Angganita Menufandu (alm.) dan Stefanus Simopiaref (alm.) dari Gerakan Koreri, Raja Ati Ati (alm.) dari Fakfak, L.R. Jakadewa (alm.) dari DVP-Demokratische Volkspartij, Lodewijk Mandatjan (alm.) dan Obeth Manupapami (alm.) dari PONG-Persatuan Orang Nieuw-Guinea, Barend Mandatjan (alm.), Ferry Awom (alm.) dari Batalyon Papua, Permenas Awom (alm.), Jufuway (alm.), Arnold Ap (alm.), Eliezer Bonay (alm.), Adolf Menase Suwae (alm.), Dr. Thomas Wainggai (alm.), Nicolaas Jouwe, Markus Wonggor Kaisiepo dan lain-lainnya dengan cara masing-masing, pada saat yang berbeda dan kadang-kadang di tempat yang berbeda memprotes adanya penjajahan asing di Papua Barat. 

ad 4. Realitas Sekarang

Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia. Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (profesor Brasilia dalam ilmu pendidikan) menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.

Pada tahun 1984 terjadi exodus besar-besaran ke negara tetangga Papua New Guinea dan empat pemuda Papua yaitu Jopie Roemajauw, Ottis Simopiaref, Loth Sarakan (alm.) dan John Rumbiak (alm.) memasuki kedutaan besar Belanda di Jakarta untuk meminta suaka politik. Permintaan suaka politik ke kedubes Belanda merupakan yang pertama di dalam sejarah Papua Barat. Gerakan yang dimotori Kelompok Musik-Tari Tradisional, Mambesak (bahasa Biak untuk Cendrawasih) di bawah pimpinan Arnold Ap (alm.) merupakan manifestasi politik anti penjajahan yang dikategorikan terbesar sejak tahun 1969. Kebanyakan anggota Mambesak mengungsi dan berdomisili di Papua New Guinea sedangkan sebagian kecil masih berada dan aktif di Papua Barat. 

Dr. Thomas Wainggai (alm.) memimpin aksi damai besar pada tanggal 14 Desember 1988 dengan memproklamirkan kemerdekaan negara Melanesia Barat (Papua Barat). Setahun kemudian pada tanggal yang sama diadakan lagi aksi damai di Numbai (nama pribumi untuk Jayapura) untuk memperingati 14 Desember. Dr. Thom Wainggai dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, namun beliau kemudian meninggal secara misterius di penjara Cipinang. Papua Barat dilanda berbagai protes besar-besaran selama tahun 1996. Tembagapura bergelora bagaikan air mendidih selama tiga hari (11-13 Maret). Numbai terbakar tanggal 18 Maret menyusul tibanya mayat Thom Wainggai. Nabire dijungkir-balik selama 2 hari (2-3 Juli). Salah satu dari aksi damai terbesar terjadi awal Juli 1998 di Biak, Numbai, Sorong dan Wamena, kemudian di Manokwari. Salah satu pemimpin dari gerakan bulan Juli 1998 adalah Drs. Phillip Karma. Drs. P. Karma bersama beberapa temannya sedang ditahan di penjara Samofa, Biak sambil menjalani proses pengadilan. Gerakan Juli 1998 merupakan yang terbesar karena mencakup daerah luas yang serentak bergerak dan memiliki jumlah massa yang besar. Gerakan Juli 1998 terorganisir dengan baik dibanding gerakan-gerakan sebelumnya. Di samping itu, Gerakan Juli 1998 dapat menarik perhatian dunia melalui media massa sehingga beberapa kedutaan asing di Jakarta menyampaikan peringatan kepada ABRI agar menghentikan kebrutalan mereka di Papua Barat. Berkat Gerakan Juli 1998 Papua Barat telah menjadi issue yang populer di Indonesia dewasa ini. Di samping sukses yang telah dicapai terdapat duka yang paling dalam bahwa menurut laporan dari PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) lebih dari 140 orang dinyatakan hilang dan kebanyakan mayat mereka telah ditemukan terdampar di Biak. Menurut laporan tersebut, banyak wanita yang diperkosa sebelum mereka ditembak mati. Realitas penuh dengan represi, darah, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan, namun perjuangan tetap akan dilanjutkan. Rakyat Papua Barat menyadari dan mengenali realitas mereka sendiri. Mereka telah mencicipi betapa pahitnya realitias itu. Mereka hidup di dalam dan dengan suatu dunia yang penuh dengan ketidakadilan, namun kata-kata Martin Luther King masih disenandungkan di mana-mana bahwa »We shall overcome someday!« (Kita akan menang suatu ketika!). 

Masa depan: Tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. (Untuk Roma Agreement, silahkan melihat lampiran pada Karkara oleh Ottis Simopiaref). Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu. Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini.

Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah. Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Jepang kemudian memohon maaf atas kebrutalannya menduduki beberapa daerah di Asia-Pasifik pada tahun 1940-an. Sentimen anti Jerman masih terasa di berbagai negara Eropa Barat. Ini membuat para pemimpin dan orang-orang Jerman menjadi kaku jika mengunjungi negara-negara yang pernah didukinya, apalagi ke Israel. Berbagai media di dunia pada 4 Desember 1998 memberitakan penyampaian maaf untuk pertama kali oleh Amerika Serikat (AS) melalui menteri luarnegerinya, Madeleine Albright. "Amerika Serikat menyesalkan »kesalahan-kesalahan yang amat sangat« yang dilakukannya di Amerika Latin selama perang dingin", kata Albright. AS ketika itu mendukung para diktator bersama kekuatan kanan yang berkuasa di Amerika Latin di mana terjadi pembantaian terhadap berjuta-juta orang kiri. Semoga Indonesia akan bersedia untuk merubah sejarah hitam yang ditulisnya dengan memohon maaf kepada rakyat Papua Barat di kemudian hari. Satu per satu para penjahat perang di bekas Yugoslavia telah diseret ke Tribunal Yugoslavia di kota Den Haag, Belanda. Agusto Pinochet, bekas diktator di Chili, sedang diperiksa di Inggris untuk diekstradisikan ke Spanyol. Dia akan diadili atas terbunuhnya beribu-ribu orang selama dia berkuasa di Chili. Suatu usaha sedang dilakukan untuk mendokumentasikan identitas dan kebrutalan para pemimpin ABRI di Papua Barat. Dokumentasi tersebut akan digunakan di kemudian hari untuk menyeret para pemimpin ABRI ke tribunal di Den Haag. Akhir tahun ini (1998) dunia membuka mata terhadap beberapa daerah bersengketa (dispute regions), yaitu Irlandia Utara, Palestina dan Polisario (Sahara Barat). Kedua pemimpin di Irlandia Utara yang masih dijajah Inggris menerima Hadiah Perdamaian Nobel (Desember 1998). Bill Clinton, presiden Amerikat, yang mengunjungi Palestina, tanggal 14 Desember 1998, mendengar pidato dari Yaser Arafat bahwa daerah-daerah yang diduki di Palestina harus ditinggalkan oleh Israel. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang mengadakan tour di Afrika Utara mampir di Aljasaria untuk mencoba menengahi konflik antara Front Polisario dan Maroko. Front Polisario dengan dukungan Aljasaria masih berperang melawan Maroko yang menduduki Polisario (International Herald Tribune, Nov. 30, 1998). Mengapa ada konflik di Irlandia Utara, Palestina dan Polisario? Karena rakyat-rakyat di sana menuntut hak mereka dan memiliki budaya serta latar-belakang sejarah yang berbeda dari penjajah yang menduduki negeri mereka. Realitas sekarang menunjukkan bahwa rakyat-rakyat di sana masih tetap berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Realitas sekarang di Papua Barat membuktikan adanya perlawanan rakyat menentang penjajahan Indonesia. Ini merupakan manifestasi dari makna faktor-faktor budaya, latar-belakang sejarah yang berbeda dari Indonesia dan terlebih hak sebagai dasar hukum di mana rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka di luar Indonesia.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan meneriakkan pekikan Martin Luther King, pejuang penghapusan perbedaan warna kulit di Amerka Serikat, "Lemparkan kami ke penjara, kami akan tetap menghasihi. Lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap mengasihi". Rakyat Papua Barat mempunyai sebuah mimpi yang sama dengan mimpinya Martin Luther King, bahwa »kita akan menang suatu ketika«.

---

Tulisan di atas dipetik dari diktat berjudul Karkara karangan Ottis Simopiaref. Ottis Simopiaref lahir tahun 1953 di Biak, Papua Barat dan sedang berdomisi di Belanda sejak 14 Maret 1984 setelah bersama tiga temannya lari dan meminta suaka politik di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tanggal 28 Februari 1984.  

Oleh: Ottis Simopiaref

NEGARAB KESATUAN REPUBLIK PAPUA BARAT (NKRPB) TELAH BERDAULAT SEJAK TAHUN 1961

NEGARA : Rakyat papua barat menuntut kepada negara indonesia dan negara amerika serikat, segera kembalikan kedaulatan Negara Republik Papua Barat “NRPB” sejak tahun 1961 telah berdaulat di portnumbay sekarang di jayapura papua barat. Atas interfensi kedua negara di negara papua barat dengan pro aksi negara indonesia di tanah papua Aneksasi 1963 melanjutkan pembongkaran posko tentara Negara Papua Barat yang telah berdaulat, dan terbentuk menjadi negara di penuhi identitas resmi menjadi negara.

Kemudian di turunkan program PEPERA 1969 adalah sejarah cacat hukum di meja PBB’ di dorong oleh negara amerika serikat hanya kepentingan kekayaan alam papua barat PTFI berada di timika yang sedang merusak alam dan tanah papua porak-poranda belur itu.

Sejarah pepera 1969 adalah cacat hukum hanya sebagai segelintir syarat di buat buatan oleh negara boneka  indonesia klaim diri bahwa tanah papua bagaian dari negara indonesia. Di balik agenda PBB dan amerika serikat dan sejarah indonesia yang benar yakni :

“Negara indonesia berdaulat merdeka tahun 1945 hanya sabang sampai amboina, dan tanah papua di luar dari kekuasaan negara indonesia berada di bawah kekuasaan hukum internasional PBB dan Amerika Serikat, yang bersifat kontraktor ke negara indonesia” telah di pidatokan oleh mantan presiden indonesia sukarno dan soeharto.

Tetapi negara indonesia sedang menjajah 52 tahun di tanah papua dengan ombang ambingkan berbagai politik penjajah di tanah papua barat bencana pembunuhan manusia tidak bersalah, kuras curi  harta tanpa ijin siapapun di atas berbagai tawaran program di buat oleh negara indonesiahanya merebut tanah papua.

Harga-harga tawaran gula-gula manis oleh negara indonesia yang sedang politisi bajak di tanah papua tawar terhadap Rakyat papua adalah PEPERA 1969, PTFI, PEMEKARAN, OTONOMI KHUSUS, dan UP4B. Adalah program-program yang menggagalkan Kemerdekaan Negara Papua Barat telah berdaulat sejak tahun 1961 sekarang memperingati Hut Ke 52  tahun 2013.

“Rakyat papua barat berseru di arena demonstrasi hanya untuk tuntut meminta kembalikan kedautan negara papua barat sejak tahun 1961. Menyatakan kami rakyat papua telah merdeka “negara kesatuan republik papua barat” dengan semboyang “one Soul One People” diatas ideologi bangsa berkulit hitam ras melanesia di tanah papua”

“ kami rakyat papua telah merdeka berdaulat sejak tahun 1961, hanya kami menunggu pengakuan dari negara indonesia dan amerika serikat untuk mengembalikan kedaulatan negara secara damai. Dengan di dasari kalimat “we want to referendum” menyertai “free west papua” ”

Maka kami rakyat papua siap berdiri pada garis perlawanan penjajahan sampai pengembalian kedaulatan kami diatas tanah papua barat.

Amoyepai) Pembela hak-hak bangsa